 |
"Reformasi Birokrasi di Kudus Belum Ada yang Dibanggakan" Kata DR. Hidayatullah (kiri) saat memberikan statement dalam acara Talk Show peringatan HAKORDIA 2022 di Hotel @Hom Kudus bersama elemen masyarakat Kabupaten Kudus |
Jawa Tengah | Kudus, bmnzone.com - Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) digelar oleh gabungan aktivis Lembaga Kajian Strategis Kudus (LKiSS) bersama DPK Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) Kabupaten Kudus di Hotel @Hom Kudus, Jawa Tengah. Pada Selasa (20/12/2022).
Acara ini menghadirkan 5 (lima) narasumber utama, diantaranya ; Putut Winarno (BKPP) Kudus, DR. Hidayatullah (Dekan FH UKM Kudus), Arga (Kasi Intel Kejari Kudus), Iptu Subkhan (Kanit Intelkam Polres Kudus), Rahmat Dakwah (Pengurus DPP GN-PK Jateng) dan dihadiri oleh elemen masyarakat Kudus terdiri dari para OPD Pemkab Kudus, aktivis, LSM, Pelajar dan Ormas se-Kabupaten Kudus.
 |
| Suasana audien talk show |
Sururi Mujib selaku moderator mengungkapkan bahwa pihaknya menginginkan diskusi berjalan dinamis dengan grand tema talk show "Reformasi Birokrasi Tanpa Korupsi". harapannya menggali lebih dalam isu kekinian yang berkembang di Kabupaten Kudus.
"Dalam kegiatan Talk Show pada hari ini kami mengambil tema, Reformasi Birokrasi Tanpa Korupsi, kami berharap tema tersebut menjadikan birokasi pemerintahan Kudus yang bersih, transparan, dan akuntabel," terang Sururi.
Panitia penyelenggara Moh Sugiyanto yang juga sebagai ketua DPK GN-PK Kudus dalam sambutannya menyampaikan, Momentum yang baik kali ini kami ingin membangun sinergisitas antara akademisi, masyarakat penggiat anti korupsi, dan pemerintah Kabupaten Kudus dengan masyarakat guna untuk memberantas korupsi", kata Sugiyanto.
"Kegiatan semacam ini perlu kita adakan supaya masyarakat bisa mengerti dan faham juga memberikan masukan kepada pemerintah tentang penanganan birokasi yang korup. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kudus sesuai dengan harapan masyarakat dapat transparan dalam penyelenggaran sistem di pemerintahanya", imbuhnya.
Dalam acara yang berlangsung tersebut, Dr. Hidayatullah, SH., MH., Selaku akademisi hukum menjelaskan bahwa esensi reformasi birokasi adalah kata kunci untuk komitmen yang lebih baik. Ia memberikan gambaran celah korupsi dan upaya memutus mata rantai korupsi.
"Untuk memutus mata rantai korupsi adalah dengan tidak tatap muka antara kedua belah pihak, karena terjadinya korupsi juga dapat terjadi jikalalu mereka saling ketemu", katanya.
Saya punya teman yang menjadi duta besar dan ditempatkan dibeberapa Negara di Eropa. Dia berkata bahwa salah satu Negara di Eropa yang birokasinya tidak ada korupsinya adalah Negara Firlandia.
"Negara Firlandia menetapkan prinsip birokasi pemerintahnya dengan sistem melayani masyarakat dengan ikhlas", tambah Hidayatullah.
 |
| Foto narasumber talk show dari kanan DPP GNPK Jateng Rahmat Dakwah, Iptu Subkhan (Polres Kudus), Arga (Kejari Kudus), Hidayatullah (Dekan FH UMK Kudus), Putut Winarno (BKPP Kudus). |
Semetara itu, DPP GN-PK Jateng Rahmad Dakwah menegaskan bahwa memberantas korupsi harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, setelah itu melangkah untuk membersihkan lingkungan dan negeri ini dari berbagai bentuk perilaku korupsi yang dapat mengancam sendi-sendi kehidupan ini.
Dalam mengungkap korupsi itu harus ada minimal dua alat bukti, jangan sampai ada fitnah dalam mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi, tanpa mengetahui anatomi korupsi, yakni melalui investigasi dan klarifikasi terlebih dahulu.
Hal itu sebagai pencerahan dalam melaksanaakn tugas dengan baik dilapangan, demi kemakmuran dan kejayaan bangsa tercinta ini. Jadi, para pejabat dan masyarakat di Kabupaten Kudus secara umum jangan sampai risih kalau memang bersih dengan kehadiran GN-PK, apalagi sampai menolak kehadiran para pencegah korupsi.
Rahmad menilai, perilaku korupsi di Indonesia sudah sangat parah, bahkan disebutnya sebagai bencana. Kalau saya analogkan UUD No. 34 Tahun 2017 tentang penanggulangan bencana. Karena kriteria sesuatu bencana adalah berdampak pada segi ekonomi. Lha korupsi sangat berdampak pada ekonomi masyarakat yang sangat dirugikan.
"Korupsi di Indonesia termasuk yang paling parah, terbukti sudah banyak para pejabat pusat hingga daerah yang menjadi terpidana kasus korupsi. Karena itu semua elemen masyarakat bisa menjadi pencegah terhadap tindakan korupsi, mulai dari seluruh unsur masyarakat, Aktifis LSM, Jurnalis, PNS, bahkan pejabat yang jujur dan memiliki komitmen memberantas korupsi", tambahnya.
Oleh karena itu pejabat negara seharusnya punya jiwa dan mental untuk melayani masyarakat dan bukan untuk dilayani. Inilah mental dan budaya yang kita suarakan, agar para pejabat dipemerintah bisa bersih dan transparan serta akuntabel.
Rahmad juga berharap pada masyarakat Kudus, yang jelas kami tunggu kinerja teman-teman di Kabupaten Kudus, tidak hanya memberikan argumentasi, namun harus betul-betul dibuktikan dengan data yang sudah diklarifiksi dan diinvestigasi.
(Luq)
0 Comments