 |
| Foto Pengurus DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) bersama Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa. |
Surabaya, Jatim | bmnzone.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Jawa Timur bertemu dengan Gubernur Jawa Timur, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., untuk malaksanakan beraudiensi terkait dengan isu nelayan di Grahadi Surabaya pada, Selasa (2/11/21).
Pertemuan dengan agenda silaturahmi dan audiensi terkait keorganisasian nelayan tersebut dihadiri oleh Ketua DPD HNSI Jatim, H. Moh Nur Arifin, SE., yang juga menjabat sebagai Bupati Trenggalek, Wakil Ketua Peter Susilo, dan Sekretaris H. Sutoyo M Muslih, SE., MM., disambut oleh Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si bersama Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur berlangsung mulai pukul 20.45 - 21.35 WIB.
Sutoyo M Muslih selaku sekretaris DPD HNSI Jatim mengatakan pada awak media bmnzone.com usai audiensi berlangsung mengatakan bahwa pertemuan audiensi tersebut membahas 7 (tujuh) isu seputar masalah yang dihadapi nelayan yakni ; SDM, Perijinan, Kesejahteraan, Lingkungan, Sarpras Nelayan, Organisasi dan Hukum.
 |
| Foto : Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (kanan) menerima proposal audiensi dari Sekretaris DPD HNSI Jatim, Sutoyo M Muslih (dua kanan) didampingi Ketua DPD dan Wakil Ketua DPD HNSI Provinsi Jawa Timur |
"Point pertama kami, tentang SDM. Kami mengusulkan kepada Ibu Gubernur agar ada KTA-nisasi, dan pelatihan menggunakan alat tangkap modern, pelatihan keselamatan, dan perlindungan BPJS bagi para nelayan," kata Sutoyo M Muslih yang juga menjadi Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban, (Rabu, 3/11/21)
Ia melanjutkan poin ke-dua tentang perijinan, pihaknya berharap adanya kemudahan pengurusan dalam perijinan (SIUP, SIPI, dll) bagi nelayan dengan sistem satu pintu di masing-masing Kabupaten/ Kota pesisir dengan petugas yang langsung menangani di pelabuhan untuk kapal <10 GT, <30 GT, >30 GT.
Point ke-3, lanjut Muslih panggilan akrabnya menjelaskan terkait dengan kesejahteraan nelayan, pihaknya berharap adanya koperasi bagi nelayan dan adanya alokasi anggaran dari Dana Desa bagi nelayan yang tidak dapat melaut dikarenakan cuaca ekstrim, dan bantuan sembako bagi nelayan kecil <7 GT dan pelatihan pengolahan hasil laut bagi para istri nelayan.
Ke-empat lanjutnya, terkait dengan lingkungan agar pengolahan sampah di lingkungan pesisir dapat dibangun dan diperbaharui. Pelestarian lingkungan dengan menanam mangrove, cemara laut, dan terumbu karang serta adanya reward bagi Pemerintah Kabupaten/Kota pesisir yang berprestasi dalam menjaga kelestarian dan kebersihan laut.
Lima point selanjutnya, sarana dan prasarana nelayan dengan penambahan kuota BBM subsidi bagi nelayan, pemeliharaan tambat labuh kapal/ perahu kecil dan pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Serta ke-enam tentang keorganisasian, DPD HNSI Jatim berharap agar Pemprov bersedia memfasilitasi kantor HNSI dan membantu operasional organisasi.
Isu Hukum sebagai point ke-tujuh, DPD HNSI Jatim berharap adanya perlindungan hukum dan sosialisasi sadar hukum bagi nelayan. Pihaknya juga menilai PP No. 85 Tahun 2021, Kepmen KP No. 86 dan 87 Tahun 2021 setelah dilakukan kajian dan telaah sangat bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2016 karena tidak berpihak pada nasib masyarakat nelayan Indonesia dan meminta pemerintah agar mencabut PP dan Kepmen tersebut.
Sementara itu, menanggapi permintaan dari DPD HNSI tersebut, Gubernur Jawa Timur sangat antusias dan menyambut baik kedatangan pengurus nelayan Jawa Timur dan segera akan menindaklanjuti permohonan DPD HNSI Jatim.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa akan menindaklanjuti perijinan bagi nelayan akan dilayani 1 atap di tiap kabupaten/ kota. Terkait BBM Subsidi selain di SPBN, Gubernur menjelaskan bahwa nelayan bisa mendapatkan di SPBU, namun akan difasilitasi Dinas KP di Pemda Kabupaten/ Kota.
Khofifah melanjutkan, Dinas KP Provinsi akan memberikan ruangan khusus di lingkungan Kantor Dinas KP kepada Pengurus HNSI agar dapat menjalankan kegiatan dan sebagai Posko Pengurus HNSI Jatim agar permasalahan nelayan di daerah dapat ditindaklanjuti ke Kadis KP Jatim, sehingga secepatnya mendapatkan solusi yang baik dan tepat.
Gubernur meminta agar menggalakkan pemberdayaan budi daya perairan darat, terutama pembenihan Lobster, dan meminta agar HNSI memetakan lokasi - lokasi yang cocok untuk budidaya lobster yang saat ini sudah berjalan di wilayah Prigi Trenggalek.
Selain itu, Gubernur meminta agar DPD HNSI Jatim segera membentuk Koneli - koneli di seluruh wilayah kabupaten/ kota, disamping itu Pemprov Jatim sangat mendukung sistim KSO (Kerja sama ops) dibidang perikanan," pungkas Khofifah.
(MUS)
0 Comments