Header Ads Widget

iklan banner

Ticker

12/recent/ticker-posts

Ansari ; Realisasi Gaji Aparat Pekon Masih Dipertanyakan

 

Ansari Wasekjend Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)

Tanggamus, Lampung | bmnzone.com -Polemik pembayaran gaji penghasilan tetap (Siltap) yang menjadi hak Aparat Pekon (Perangkat Desa) di sebagian wilayah Kabupaten Tanggamus, Lampung, masih belum direalisasikan atau belum terbayar. Tercatat sebagian Aparat Pekon (Perangkat Desa) di Kabupaten Tanggamus, Lampung dalam 6 bulan ini belum mendapatkan gaji Siltap, (Minggu, 21 September 2021).


Sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat, kami mengeluhkan realisasi gaji aparat pekon / desa, yang mana kami selaku aparatur pekon sampai hari ini belum menerima siltap terhitung sejak bulan Mei 2021 sampai saat ini sudah akan masuk bulan Oktober 2021. 


Artinya, hampir genap 6 bulan kami belum menerima Siltap, sementara kami dituntuk bekerja maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat kami adalah garda terdepan setiap data administrasi kependudukan terkadang malam masyarakat datang ke rumah mau buat surat jalan karna besok subuh mau berangkat kami terpaksa ke kantor pekon membuatkan surat yang semestinya malam adalah jam istirahat tapi kami tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat. 




Lantas, siltap kami selalu tertunda kami berharap ini menjadi perhatian bagi semua pihak dan instansi terkait dan dapat menjadikan permasalahan ini menjadi masalah nasional, karena bukan hanya di tempat kami ini saja hal ini terjadi, sementara SPJ sudah kami laporkan ke Pemda, tapi tetap saja Siltap belum juga cair dengan berbagai alasan. 


Kami ini bukan robot yang tidak butuh makan, kami punya keluarga yang harus kami nafkahi karena kami sudah menjalankan kewajiban kami selaku pelayan masyarakat tapi kenapa hak kami justru ditunda - tunda, bahkan terkesan kami seperti pengemis yang meminta minta padahal kami menuntut hak kami dan hal ini bukan baru ini terjadi. 


Kejadian seperti ini hampir selalu terjadi, sehingga kami mendesak BPKP turun tangan untuk memeriksa supaya jelas apa yang sebenarnya terjadi. Momen pencalonan baik Bupati, Gubernur, DPR selalu berjanji akan memudahkan segalanya, ternyata tidak ada yang ditepati. Seolah kami masyarakat ini hanya dijadikan pelarian, sebagai tameng demi mencapai sebuah tujuan.

(Red)

Post a Comment

0 Comments