Header Ads Widget

iklan banner

Ticker

12/recent/ticker-posts

Sandung Hidayat ; Kudus Dikudeta Kecil Penanganan Covid-19

 

Anggota DPRD Kudus, Sandung Hidayat (kiri) saat wawancara poadcast dengan Achmad Fikri (kanan)

Kudus, Jateng | bmnzone.com - Sandung Hidayat Anggota DPRD Kudus dari Fraksi Gerindra pada salah satu acara wawancara podcast media Centini News (14 Juli 2021) mengungkapkan bahwa dirinya menyesalkan sikap Pemkab Kudus yang terkesan gugup dan tidak siap dalam menghadapi Pandemi Covid-19.


"Penangan (Covid-19) di Kudus sangat luar biasa sekali, ini memang hal yang harus dilakukan, karena kondisi waktu itu sangat ekstrim. Tetapi ini adalah bagian yang sangat sayangkan ketika Pemerintah Daerah gugup terkait kondisi Covid, sehingga Satgas Covid Nasional sampai datang, Kapolri, Panglima (TNI), bahkan Menteri Kesehatan. Artinya Kabupaten tidak maksimal dalam menangani (Covid-19) dengan kondisi wilayah yang sangat kecil ini. Sehingga kalau boleh ngomong Kudus ini dikudeta kecil terkait penanganan Covid-19," kata Sandung.


Sandung menjelaskan bahwa kudeta kecil yang dimaksud adalah kudeta kebijakan yang seharusnya dilakukan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kudus namun diambil alih Pemerintah Pusat terkait penanganan Covid-19 karena ketidak berdayaan Pemkab Kudus.


Sandung juga mempertanyakan, kenapa sampai hal tersebut terjadi. "Ini salah siapa? yang mempunyai wilayah? yang menginformasikan selaku Satgas yang di Kudus atau memang tidak mampu? Ini yang membuat janggal, padahal Kudus wilayahnya kecil dengan penduduk yang tidak banyak, namun mempunyai penghasilan besar" ujarnya.


Dirinya selaku Anggota Dewan merasa prihatin dengan diambil alihnya kebijakan penanganan Covid-19 di Kudus yang harusnya melihat wilayah yang kecil dan jumlah penduduk yang tidak besar tapi tak berdaya menangani masalah. Capaian Kudus Zona Hijau ini bukanlah prestasi Pemerintah Daerah, ini adalah campur tangan Pemerintah Pusat.


Sandung juga menyayangkan adanya dana refocusing anggaran yang telah diputuskan sebesar 22 persen dari APBD, namun pada kenyataannya tidak dapat menangani Pandemi Covid-19 dengan mandiri dan maksimal.


"Saya tidak menyalahkan mutlak Pemerintah Daerah, tapi janganlah segala sesuatu keputusan itu diambil tanpa pemikiran, tanpa evaluasi, tanpa musyawarah," Keluhnya. Walaupun demikian, Sandung juga mengapresiasi pada langkah Kapolri, Panglima TNI yang telah melakukan langkah-langkah sehingga virus ini dapat terkendali.


"Harapan saya Pandemi ini berlalu, tetapi kita harus melihat dengan kasat mata warga yang berpenghasilan kecil, para PKL. Mestinya kebijakan ada solusinya," ungkap Sandung. 


Ia juga menyayangkan peran Pemkab Kudus dalam menerapkan aturan terkesan tex book, kaku dan ketat tanpa melihat kondisi masyarakat kecil yang paling terkena dampaknya tidak dapat berjualan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

(AF)

Post a Comment

0 Comments