Header Ads Widget

iklan banner

Ticker

12/recent/ticker-posts

Direktur LKiSS Mengkritik PPKM Masih Sebatas Panggung Pejabat

 

Foto : Direktur LKiSS, Sururi Mujib (kanan) bersama Achmad Fikri (kiri)

Kudus, Jateng | bmnzone.com - "Tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan ini kurang maksimal. Kenapa kurang maksimal? Karena saya melihat panggung yang ada adalah panggung pejabat bukan panggung masyarakat", kata Direktur Lembaga Kajian Strategis Kudus (LKiSS), Sururi Mujib dalam acara Poadcast Pojok Kota Kudus bersama Achmad Fikri, Ketua Insan Pers Jawa Tengah (IPJT) Kabupaten Kudus yang juga sebagai host dalam acara tersebut.


Baca Juga : PKK Desa Panjang Produksi Jamu Terapi Covid-19


Acara yang berdurasi 30 menit tersebut, Sururi Mujib mengkritisi beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus terkait penanganan Covid-19 yang dalam periode bulan Juni 2021 lonjakan penularan dan angka orang yang terpapar menempati peringkat pertama secara nasional.


"Kudus sebagai daerah yang disorot secara nasional, ketika pasca lebaran kemarin masyarakat yang terpapar Covid sangat tinggi, meningkat tajam. Bahkan sampai rumah sakit pun kewalahan, untuk masuk UGD saja bahkan menunggu 2 hari. Ini menunjukkan pendemi Covid-19 perlu penanganan serius dan harus melibatkan peran masyarakat," katanya.


Ia menyoroti lemahnya kesadaran warga dalam mentaati protokol kesehatan dikarenakan tidak melibatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang ada di desa. Sehingga kesadaran masyarakat di level bawah kurang maksimal karena tidak menyentuh secara langsung pada masyarakat atas himbauan yang telah dilakukan oleh para pejabat.


"Kalau kita lihat penerapan PPKM Darurat ini malah banyak dari masyarakat yang gak suka, karena merasa sangat dibatasi aktivitasnya sementara tidak diberikan solusi," ungkap Sururi. Ia mencontohkan para PKL yang dibubarkan, padahal mereka butuh makan, butuh biaya sekolah anaknya, ada yang masih harus membayar biaya kredit, sedangkan pada saat bersamaan mereka dibatasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.


Baca Juga : Pemdes Panjang Dukung Inovasi Jamu Olahan PKK Pokja III Terapi Covid-19


Dalam kesempatan tersebut, Fikri selaku host juga menanyakan tanggapan Sururi mengenai seberapa efektifkah Satgas Covid-19 di Kabupaten Kudus dengan anggaran yang begitu besar. Menanggapi pertanyaan tersebut, Sururi menjawab bahwa pihaknya dari awal sudah mengkritik terkait hal itu.


"Pertama, eksistensinya (Satgas Covid-19) tidak bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum. Apalagi dengan munculnya Perbup Nomor 41 yang dibuat oleh Plt. Bupati waktu itu yang berisi bahwa masyarakat yang mempunyai hajat harus mendapatkan izin dan rekomendasi dari Satgas Covid-19, Ternyata sekretariatnya tutup tidak pernah buka," terangnya.


Bahkan, lanjut Sururi, akhir - akhir ini ketika banyak masyarakat yang terpapar Covid-19, Satgas Covid ditingkat desa dan kecamatan tidak dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Dirinya mencontohkan banyaknya warga yang isolasi mandiri termasuk dirinya yang pernah terpapar Covid-19, harus berjuang sendiri tanpa bantuan dan kehadiran Satgas Covid-19. 


"Ini yang sangat mengecewakan manakala mereka (masyarakat) membutuhkan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan untuk meringankan beban. Mereka disuruh isoman tidak boleh keluar rumah tetapi kehidupan keseharian berupa logistik tidak terpenuhi, tidak dijamin, ini kan kasihan," ungkap Sururi.


"Harapan kami, Satgas Covid-19 di Kabupaten Kudus betul-betul memberdayakan dirinya. Baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, termasuk yang katanya Satgas Jogo Tonggo itu jangan sampai ada anggarannya tapi aktivitasnya gak ada. Ini yang harus kita kritisi sehingga kesan kebijakan dari pusat sampai ke daerah betul-betul dilaksanakan dengan baik," tegas Sururi.

(AF)

Baca Juga : Satgas GN-PK Masih Temukan E-Warung Nakal di Kudus

Post a Comment

0 Comments