 |
| Bupati Kudus, HM. Hartopo (kanan) menerima WTP dari Kepala BPK RI perwakilan Jawa Tengah |
Semarang, Jateng | bmnzone.com - Pemerintah Kabupaten Kudus meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan Jawa Tengah yang ke-9 kali secara beruntun tanpa jeda di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Semarang pada Jum'at (21/5/21).
Penyerahan WTP tersebut, diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali, kepada Bupati Kudus HM. Hartopo atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam memberikan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2020.
Disamping Bupati Kudus, turut hadir dalam acara penyerahan ini Ketua DPRD Kudus Masan, Sekda, Inspektur, dan Kepala BPPKAD Kudus. Disamping itu, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI ini juga bersamaan dengan penyerahan kepada 5 Kabupaten/Kota lainya, yaitu Kabupaten Kudus, Pati, Magelang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Brebes.
Bupati Kudus, Hartopo mengatakan bahwa capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke 9 kali telah ada ditangan Kabupaten Kudus. Untuk itu pihaknya berharap untuk dapat mempertahankan serta menambah kualitas kinerja yang lebih baik.
"Alhamdulillah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) telah berhasil kita raih, predikat ini sudah ada ditangan kita untuk yang ke 9 kalinya, pertahankan serta tambah kualitas kinerja yang lebih baik lagi," ujarnya.
Hartopo juga menekankan target peningkatan nilai dari capaian WTP diatas 90% ditahun depan. Oleh karena itu, Pihaknya akan terus memacu kinerja disetiap OPD terkait.
"Kali ini kita berhasil mendapatkan capaian nilai 89,67%, Capaian kualitas harus kita tingkatkan diatas 90%, mudah-mudahan ditahun depan bisa semakin baik lagi dan melebihi target, Kami harap untuk OPD terkait dapat responsif mempersiapkan data dalam pemeriksaan yang dilakukan BPK agar tidak terjadi hal-hal yang akan mempersulit. Oleh karena itu dibutuhkan SDM yang berkualitas," tandasnya.
Baca Juga : Gempa Blitar Terasa Sampai Lombok NTB
Sementara itu, Ayub Amali, Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Jawa Tengah mengatakan opini tersebut bukan merupakan hadiah dari BPK, akan tetapi hasil kerja keras pemerintah daerah dan koordinasi yang baik dengan DPRD di Kabupaten/Kota masing-masing dan masih ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dan ditindaklanjuti setiap daerah.
"Permasalahan yang harus ditindaklanjuti setiap daerah meliputi aset tetap yang belum bersertifikat, pengamanan aset yang belum tercatat dan aset yang tidak ditemukan. Selain itu, seringnya terjadi permasalahan terkait pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan piutang yang tidak tertib meliputi piutang pajak dan retribusi, harap diperbaiki," pintanya.
Pihaknya juga mengucapkan selamat sekaligus memberikan apresiasinya atas capaian Kabupaten/Kota yang meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) khususnya Kabupaten Kudus yang meraih capaian sebanyak 9 kali berturut-turut dan berharap agar tatakelola pemerintahan di Kabupaten Kudus dapat terus ditingkatkan dengan asas transparansi dan akuntabilitas kepada publik dapat dipertahankan.
(AF)
Baca Juga : Polsek Juwana Grebek Gudang Berisi Motor dan Mobil Bodong
0 Comments