Komitmen Serius Pemkab Kudus Meningkatkan Kesetaraan Gender

Sambutan dan membuka acara Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Hotel @hom Kudus, oleh Plt. Bupati Kudus HM Hartopo

Kudus, Jateng | bmnzone.com - Komitmen serius Pemerintah Kabupaten Kudus dalam penanganan kesetaraan gender terus dilakukan. Salah satunya adalah meningkatkan anggaran dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender terus meningkat. Hal ini disampaikan Plt. Bupati Kudus saat membuka Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Hotel @hom Kudus, pada Kamis (8/4/21).

Baca Juga : Pemkab Sumenep Belajar KIHT ke Pemkab Kudus

Acara yang diselenggarakannya oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendara Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus dalam rangka memberikan bimbingan teknis penganggaran responsif gender dengan dihadiri Kepala Dinas Sosial dan peserta bimtek.

Dalam sambutannya sekaligus membuka acara bimtek, Plt. Bupati Kudus menjelaskan grafik peningkatan kesetaraan gender di Kabupaten Kudus semakin baik, dengan merancang berbagai program untuk memberikan wadah karya dan menyampaikan pendapat. Hal ini dapat dilihat dari naiknya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang semakin naik. IPG Kabupaten Kudus pada 2019 sebesar 92,89 naik 92,90 di tahun 2020. Sedangkan IDG Kabupaten Kudus 2018 sebesar 62,07 naik 65,24 pada 2019.

Baca Juga : Dorong Peningkatan Ekonomi Bangun Jalan Akses Antar Desa

Hartopo menyampaikan rasa syukurnya, dan akan terus mengurangi diskriminasi terhadap perempuan. "Alhamdulillah, selama ini angka IPG dan IDG setiap tahun mengalami peningkatan terus, kami akan terus berupaya untuk mengurangi diskriminasi perempuan," katanya.

Plt. Bupati Kudus meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) meminta agar ada peningkatan anggaran dengan mempertimbangkan refocusing anggaran penanganan Covid-19. Pihaknya meminta agar program peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan atau hal yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan harus ditingkatkan, sebagai asas keadilan bagi perempuan. Diketahui sebelumnya bahwa anggaran responsif gender 2020 sebesar 159 milyar, meningkat dari tahun 2019 dan telah diploting diberbagai instansi.

"Saya meminta agar TAPD dapat meningkatkan anggaran pemberdayaan perempuan, dan upaya kita bersama untuk menghapus diskriminasi kaum perempuan," tegasnya.

"TAPD juga harus mempertimbangkan gender analisis dalam setiap usulan kegiatan dan sub kegiatan sebelum anggaran berjalan. Ia menandaskan, apabila tidak ada diskriminasi maka pembangunan akan lebih adil dan merata," tandas Hartopo.

(UK)

Baca Juga : Plt. Bupati Apresiasi TMMD Sengkuyung Bangun Akses Jalan Penghubung Desa