 |
| H. Haryanto saat wawancara dengan awak media bmnzone.com di kantor kerjanya |
Kudus, Jateng | bmnzone.com - Ketua Pembina Organisasi Angkutan Darat (Organda) sekaligus pemilik perusahaan transportasi besar asal Kudus PO Haryanto, menganggap larangan mudik lebaran 1442/2021 perlu dikaji ulang. Hal ini disampaikan H. Haryanto di kantor kerjanya pada, Kamis (8/4/21).
Baca Juga : Dua Bandara Baru di Jateng Batal Digunakan Akibat Larangan Mudik
Pak Kaji, sapaan akrab H. Haryanto selaku Dewan Pembina Organda Kudus, sekaligus pemilik PO Haryanto dengan trayek seluruh Pantura dan hampir seluruh Indonesia yang memiliki ribuan karyawan, mengatakan bahwa mudik tidak sekedar masalah pulang kampung, namun sebagai nilai tradisi muslim di Indonesia yang telah mengakar sejak zaman dulu.
"Saya pikir pemerintah harus mengkaji ulang larangan mudik tahun ini, karena ini adalah bagian dari tradisi umat Islam di Indonesia untuk menyambung tali silaturahmi antara anak dengan orang tua, teman dengan tetangga yang mempunyai nilai-nilai luhur," kata Pemilik PO Haryanto yang juga sebagai purnawirawan TNI dan aktif sebagai Dewan Pembina Organda, dan Dewan Pembina Gerakan Rakyat Anti Madat /Narkoba (Geram) Kudus.
Baca Juga : DPC Geram Kudus Sosialisasi Anti Narkoba Gandeng Group Senam
"Persoalan dengan masalah pandemi, lanjut Pak Kaji, masyarakat selama ini kan sudah mendapat sosialisasi untuk menjaga kesehatan, dan juga sudah ada vaksin. Tinggal dipantau saja protokol kesehatannya dan dikawal agar tetap menjalankan protokol kesehatan sebagai bagian dari tugas pemerintah melindungi warga negara," ungkapnya.
Mudik disamping sebagai nilai tradisi juga akan sangat berdampak positif pada geliat ekonomi yang sudah lama lumpuh, sehingga tercipta optimisme hidup tidak terhantui secara berlebih yang menurunkan semangat hidup.
"Kita bisa lihat bagaimana dampaknya, banyak dari teman-teman pengusaha oto bus yang harus me-rumahkan (PHK) karyawan karena harus terbebani pemeliharaan bus, tanggungan kredit macet karena usahanya gak jalan. Padahal karyawan punya tanggungan makan sehari-hari, menyekolahkan anak dan kebutuhan lainnya. Dan selama ini pemerintah juga tidak memperhatikan nasib para pekerja transportasi, gak ada bantuan untuk para sopir ataupun pekerja lainnya," keluhnya.
Haryanto justru menghawatirkan, apabila mudik dilarang justru akan sangat berbahaya. Masyarakat akan semakin nekat untuk melakukan mudik dengan berbagai cara. Ia mencontohkan dalam kasus tahun kemarin banyak dari pemudik menggunakan transportasi truk muatan barang dan secara sembunyi-sembunyi untuk mengelabuhi petugas.
"Ini kan sangat berbahaya, justru resiko keselamatan akan diabaikan oleh masyarakat dengan mudik secara sembunyi ikut ke truk-truk barang, atau bersembunyi didalam terpal dengan resiko keselamatan yang menghawatirkan dan liar tidak terdeteksi petugas. Maka pemerintah harus lebih arif menyikapi hal ini," ujarnya.
"Harapan saya, mohon keputusan melarang mudik dikaji ulang, kalau yang dikuatirkan adalah masalah kerumunan, dan protokol kesehatan, harusnya yang ditata dan diawasi adalah protokol kesehatannya. Lagian gak ada yang dirugikan malah justru akan membuat ekonomi meningkat, warung bisa laku, sopir kernet bisa kerja, usaha warung di desa-desa tempat asal pemudik juga jalan, karena perputaran uang dari pemudik yang dibelanjakan di kampung, dan yang paling utama adalah melaksanakan dan menjaga tradisi bisa lestari dijalankan," pungkas Haryanto.
(AF)
Baca Juga : TMMD Sengkuyung Bangun Akses Jalan Desa
0 Comments