Header Ads Widget

iklan banner

Ticker

12/recent/ticker-posts

Cegah KKN, KPK Kembali Datang Ke Kudus

 

Plt. Bupati Kudus saat memberikan sambutan 


KUDUS, bmnzone.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi dengan mengadakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi (Monev) tematik aset dan optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus di gedung Command Center Diskominfo, pada Rabu (16/12) yang berlangsung dari pagi hingga menjelang malam hari.


Kegiatan diselenggarakan antara KPK dalam hal ini Koordinator wilayah (Korwil) VII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dipimpin oleh Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama dengan Pelaksana tugas (Plt.) Bupati Kudus HM. Hartopo beserta jajaran Pemkab Kudus.


Pelaksana tugas (Plt.) Bupati Kudus HM. Hartopo saat menyampaikan sambutan pembukanya dalam rapat koordinasi (rakor) monitoring dan evaluasi (monev) capaian rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi Kota Kudus tahun 2020 berkomitmen untuk fokus menangani pencegahan korupsi diwilayahnya dengan cara perbaikan tata kelola pemerintahan, penyelamatan keuangan dan pengamanan aset daerah. 


"Ada fokus pencegahan korupsi, yakni perbaikan tata kelola pemerintahan, penyelamatan keuangan dan pengamanan aset daerah. Penyelamatan keuangan dan aset memang perlu penertiban dan pemulihan aset serta peningkatan pajak daerah,” ungkapnya.




Tak lupa, HM Hartopo juga mengapresiasi dan memberikan ucapan terimakasih kepada KPK atas terselenggaranya rapat ini.

"Kami mengapresiasi KPK yang terlebih dahulu mengedepankan pencegahan di banding dengan upaya-upaya penindakan hal-hal yang berpotensi penyelewengan. Oleh karenanya Pemkab terus berusaha mendorong upaya-upaya pengendalian internal maupun ekstrenal tentang pengelolaan pemerintahan secara bersih dan transparan," terangnya.


HM. Hartopo pun menegaskan jika dirinya membuka pintu seluas-luasnya kepada KPK dalam memberikan masukan maupun evaluasi, dan telah mengambil langkah melalui berbagai upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. agar didalam kepemimpinannya ini tidak ada yang tersandung kasus dengan pihak KPK.


(Rep. Zaky)

Post a Comment

0 Comments