Header Ads Widget

iklan banner

Ticker

12/recent/ticker-posts

Bupati Tanggamus Terbitkan SE Atas Maraknya Pemecatan Aparat Desa, Apa Isinya?

 

Foto Bupati Tanggamus Dewi Handajani, SE., MH.

Tanggamus, Lampung | bmnzone.com - Maraknya pemecatan sepihak oleh oknum Kepala Desa (Kepala Pekon) di wilayah Kabupaten Tanggamus mendapat tanggapan serius dari Bupati Tanggamus, Lampung.


Sebelumnya bmnzone.com memberitakan, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tanggamus bersama beberapa Ketua PPDI se-Provinsi Lampung melaporkan maraknya pemecatan para Perangkat Desa (Perangkat Pekon) secara sepihak ke Gubernur Lampung pada 2 hari lalu, (15/3) di Kantor Gubernur dan diterima langsung oleh asisten 1 dikarenakan Gubernur Lampung sedang tugas diluar kantor.


Bupati Tanggamus yang sebelumnya juga mendapat keluhan maraknya pemecatan sepihak tersebut langsung bereaksi dengan mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 15 Maret 2021, Nomor 141/1466/09/2021 yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Tanggamus.


Dalam surat yang ditandatangani Hamid Heriansyah Lubis Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus atas nama Bupati Tanggamus tersebut meminta kepada seluruh camat untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.


Foto Sekda Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis


Isi SE Bupati Tanggamus tersebut terdapat 3 poin utama, poin 1 meminta agar upaya meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintahan, Pemerintah Tanggamus berkomitmen untuk menjadikan Perangkat Pekon sebagai aparatur pemerintah Pekon yang mampu memberikan dukungan optimal kepada Kepala Pekon dalam melayani masyarakat melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 


Oleh karena itu, dihimbau kepada saudara/i untuk mendampingi proses penilaian kinerja Perangkat Pekon oleh Kepala Pekon yang baru selama 6 bulan kedepan tanpa ada pergantian Perangkat Pekon kecuali meninggal dunia dan mengundurkan diri dengan kesadaran diri. 


2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada camat untuk mengambil langkah pembinaan dan pengawasan kepada kepala Pekon sebagai berikut : 

a. Melakukan pembinaan kepada Kepala Pekon untuk membina Perangkat, khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian di wilayah masing-masing, untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.menegaskan kepada Kepala Pekon untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian Perangkat Pekon sebagaimana diatur dalam pasal 25 peraturan Bupati Tanggamus nomor 11 tahun 2016 tentang pedoman pembentukan organisasi, tata kerja pemerintah Pekon, dan pengangkatan serta pemberhentian perangkat.

c. Mekanisme pengangkatan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 peraturan Bupati Tanggamus nomor 11 tahun 2016 tentang pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja pemerintah dan pengangkatan serta pemberhentian perangkat pekon. Kepala Pekon tidak dapat memberhentikan perangkat Pekon di luar ketentuan peraturan Bupati Tanggamus nomor 11 tahun 2016 tentang pedoman pembentukan organisasi tata cara pemerintah ah dan pengangkatan serta pemberhentian perangkat Pekon. Memberikan sanksi kepada Kepala Pekon yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat sebagaimana tersebut dalam pasal 26 ayat 4 huruf c dan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. 


3. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas kepada Bupati Tanggamus melalui bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.

(Rep. Ansari)

Post a Comment

0 Comments