 |
| Dedi Mulyadi Anggota DPR RI saat raker bersama Menteri LHK di Gedung Senayan |
Jakarta|bmnzone.com - Komisi IV DPR RI mengadakan Raker bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa pertanyaan dan tanggapannya terkait terjadinya bencana di Indonesia dan kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (9/2/21)
Bencana yang terjadi di negeri ini menarik perhatian mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang sekarang menjadi anggota DPR dari fraksi partai Golkar. Beliau menyampaikan beberapa pertanyaan dan tanggapan dalam Raker bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar atas kinerjanya selama menjabat sebagai menteri.
Menurut Dedi Mulyadi, reboisasi yang merupakan suatu langkah penanaman pohon kembali pada lahan kosong untuk memperbaiki fungsi hutan, menurutnya tidak perlu diadakan lagi apabila hanya menimbulkan kerugian.
"Jika reboisasi tidak berhasil lagi, maka tidak perlu diadakan reboisasi lagi. Karena apa makna reboisasi dengan jumlah pohon yang ditebang ratusan ribu hektar, sedangkan reboisasi satu hektar pun belum tentu berhasil". Terangnya.
Dedi juga menanggapi perihal sesuatu yang bersifat perijinan dan legalitas yang menjadi salah satu dasar argumennya kepada menteri lingkungan hidup dan kehutanan Siti Nurbaya Bakar pada raker tersebut.
"Dalam kunjungan kami yang ketiga ke Lamando, sepanjang jalan saya menemui perkebunan sawit yang tidak ada satupun pohon, berdasarkan data kami, lahan tersebut adalah lahan ilegal.Kemudian, hutan dalam penangkapan kami yang harusnya mendapat ijin 8 ribu hektar, tapi faktanya 19 ribu hektar, 10 ribu hektar sudah bersih, sisanya biar untuk publik". Terangnya.
 |
| Menteri LHK Siti Nurbaya saat mengikuti Rapat Kerja bersama Anggota Komisi IV DPR RI |
"Mengapa para pengusaha ngotot agar hutan tersebut dibersihkan sekalian? Karena pohon Ulin disana besar-besar, dan harusnya kita menghentikannya karena masyarakat setempat sudah menjadikannya sebagai pohon adat. Jadi sudah saatnya negara berpihak pada rakyat dan kaum adat, tidak pada perorangan". Tambahnya.
Bencana banjir dan lainnya pun tidak ketinggalan. Menurut Dedi Mulyadi, bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ini disebabkan hancurnya tata ruang.
"Sebab terjadinya bencana di Indonesia adalah hancurnya tata ruang. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus mengambil alih. Sesuai dengan UU Cipta Kerja yang baru bahwa tata ruang adalah kewenangan Pemerintah Pusat, maka harus diadakan evaluasi". Terangnya.
"Bahkan hampir 10 ribu hektar sawah di Utara Jawa barat tenggelam".
Tambahnya.
Sampai akhirnya, Dedi Mulyadi mempertanyakan perihal lebih banyakan mana ijin legalitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekarang daripada yang terdahulu. Siti Nurbaya Bakar tidak bisa menjawabnya, hanya tersenyum. Dan itu adalah skakmat dari Dedi untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(AZ)
(Sumber : TV Parlemen)
0 Comments